Politik Luar Negeri Indonesia era Orde Baru

Perumusan dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia sejak masa Orla hingga Orba (1945-2007) memiliki dinamika yang beragam. Khususnya jika dilihat berdasarkan faktor domestik. Perubahan lingkungan domestik secara langsung dan tidak langsung memengaruhi politik luar negeri Indonesia. Perubahan kepemimpinan selama enam dekade, sejak Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono sangat jelas memperlihatkan perubahan yang mencolok dalam arah atau agenda bahkan substansi politik Luar negeri Indonesia. Setelah review sebelumnya penulis telah membahas mengenai politik luar negeri di masa Soekarno, review kali ini penulis akan membahas politik luar negeri pada masa orde baru atau di masa Soeharto.

Orde baru dimulai dari tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Era orde baru adalah era dimana Indonesia dipimpin oleh Presiden RI yang ke-2 Soeharto dengan masa kepemimpinan yang mencapai 32 tahun dan termasuk masa kepemimpinan yang paling panjang dibandingkan dengan masa kepemimpinan Presiden Soekarno maupun pengganti-penggantinya. Masa kepemimpinan yang panjang membuat dinamika perpolitikan dan ekonomi di Indonesia mempunyai suatu pola tertentu, tidak hanya di dalam politik dalam negeri namun juga merambah ke politik luar negeri Indonesia (polugri). (Pudjiastuti, 2008:112)

Pengaruh Soeharto dalam politik luar negeri pasa masa Orde Baru sangat besar sekali terutama apabila kita lihat pada masa Orde Baru ditandai dengan terjadinya pergeseran pusat perhatian utama pemerintah yang terfokus dari masalah pembangunan bangsa ke masalah pembangunan ekonomi yang serius. Namun demikian, pemerintah juga menyadari pentingnya keberadaan stabilitas politik sebagai suatu kondisi penting bagi terlaksananya pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, muncul perhatian yang serius untuk menata kembali sistem politik Indonesia yang diharapkan akan dapat menciptakan kondisi tersebut untuk menunjang perekonomian Indonesia. (Pudjiastuti, 2008:113)

Proses penentukan kebijakan politik luar negeri Indonesia dibagi menjadi dua periode, yaitu periode sebelum Pemilu 1982 dan periode setelah Pemilu 1982. Pemilu sebelum 1982 adalah periode dimana pemerintah tergantung pada para elit politik dan ekonomi negara, termasuk pada kekuatan ABRI dalam membuat keputusan-keputusan politik luar negeri. Sedangkan Pemilu setelah 1982 adalah periode dimana pemerintahan Soeharto mulai memanfaatkan kekuatan Islam sebagai kekuatan baru politiknya. (Pudjiastuti, 2008:114)

Perubahan yang terjadi pada era Orba tidak dapat dilepaskan dari pemikiran awal yang di sampaikan Soeharto dalam pidatonya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada 1966, yang intinya ada dua hal utama yaitu stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi. Menurut beliau, pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun di tingkat regional. Salah satu langkah Soeharto dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan membangun hubungan yang baik dengan pihak-pihak Barat dan “good neighborhood policy” yang dapat dicapai salah satunya melalui ASEAN. (Pudjiastuti, 2008:115). Soeharto menyadari bahwa mengangkat Indonesia dari krisis ekonomi harus menjadi prioritas utama dalam pemerintahannya, salah satu cara untuk mengangkat Indonesia dari krisis ekonomi adalah dengan menjaga stabilitas dan kedamaian lingkungan internasional dan regional. (Pudjiastuti, 2008:116)

Pada masa kepemimpinan Soeharto sendiri, Indonesia lebih condong ke arah Negara Barat yang sebelumnya masa pemerintahan Soekarno ke arah Timur menjadi Barat pada masa Soeharto. Perubahan kebijakan yang dilakukan Soeharto mendapatkan dukungan dari berbagai pihak di dalam negeri, seperti Front Pancasila, Angkatan Darat, dan KAMI Universitas Indonesia. Pada saat itu juga polugri diusahakan seimbang dengan ditunjukkan adanya upaya perdamaian dunia, penghargaan atas batas-batas kedaulatan, kemerdekaan atas hak rakyat. Perubahan arah politik luar negeri ditunjukkan dengan upaya riil, yaitu:

1. Indonesia kembali bergabung dengan PBB
2. Indonesia memutuskan hubungan diplomatic dengan RRC
3. Indonesia segera menghentikan konfrontasi dengan Malaysia
4. Indonesia memberikan perhatian khusus pada regionalisme
5. Indonesia memperbaiki hubungan diplomatiknya dengan AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya.
6. Membina hubungan bilateral dengan Jepang

Upaya pemerintahan Soeharto dalam memperbaiki hubungan yang baik dengan pihak Barat mendapatkan respon positif dari negara-negara Barat. Pada saat yang bersamaan, Indonesia bergabung kembali dengan the International Monetary Fund (IMF) pada Februari 1967. (Pudjiastuti, 2008:120)

Setelah Pemilu 1982, Indonesia dibawah kepemimpinan Soeharto lebih memainkan peran aktif dalam masalah-masalah internasional, seperti peran aktif Indonesia dalam peringatan 30 tahun Konferensi Asia Afrika, Indonesia menjadi Ketua Gerakan Non Blok, Indonesia menjadi penengah Singapura dan Malaysia atas sengketa pulau, serta memprakarsai pertemuan-pertemuan tingkat ASEAN. (Pudjiastuti, 2008:121) Perubahan besar juga terjadi dalam politik luar negeri di masa Soeharto di tahun 1990-an dengan dibukanya kembali hubungan diplomasi Indonesia dengan RRC yang telah beku selama dua dekade sebagai akibat peristiwa G-30S/PKI. (Pudjiastuti, 2008:122) Namun di tahun 1998, politik luar negeri Indonesia menjadi lebih sensitive yang didahului dengan keruntuhan masa kepemimpinan Soeharto akibat pertikaian pemerintahan Soeharto dengan IGGI. (Pudjiastuti, 2008:123)

Seperti apa yang kita ketahui, bahwa pada masa era pemerintahan orde baru, militer adalah tonggak utama dalam pemerintahan, mengingat Soeharto adalah orang yang sangat berpengaruh kuat dalam dunia militer sejak era soekarno. Militer menjadi kekuatan utama dalam menjaga stabilitas nasional saat itu, sebagai penjaga ketertiban masyarakat, penegak peraturan dan undang-undang bahkan juga bertindak sebagai motor  penggerak roda perpolitikan indonesia saat itu. Sistem pemerintahan saat itu pun menjadi otoriter, militer merupakan kekuatan utama yang berkuasa dalam birokrasi Indonesia, sekaligus berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan pemerintahan soeharto, kuatnya pengaruh militer saat itu pun membuat indonesia menjadi salah satu negara yang cukup disegani oleh negara-negara di dunia, sehingga tidak ada pihak yang berani mengusik pemerintahan soeharto, baik itu pihak dari dalam maupun luar negeri. Keterlibatan pihak militer dalam pemerintahan Indonesia agaknya tidak hanya berpengaruh terhadap politik dalam negeri saja, tetapi juga berpengaruh pada politik luar negeri indonesia. Departemen luar negeri pun bukan lagi menjadi satu-satunya yang menangani masalah politik luar negeri indonesia dengan adanya pengaruh yang kuat dan campur tangan militer dalam ploitik dan hubungan luar negeri indonesia, alhasil sampai dengan pertengahan tahn 1980-an, hubungan yang terjalin antara kelompok militer dan departemen luar negeri pun diwarnai oleh isu perselisihan dan ketidaksepakatan dalam pengambilan keputusan terhadap isu-isu tertentu dalam menangani sejumlah masalah politik luar negeri, sehingga kerap kali militer melakukan dengan cara dan jalannya sendiri. Militer, cenderung memiliki perhatian pada masalah ideologi dan keamanan, sementara deplu berupaya menjadi sahabat  setiap negara.

Militer pada saat itu mengalami peningkatan yang sangat pesat, khususnya kelompok Ali Moertopo dan Benny Moerdani dalam menciptakan pengaruhnya dalam perumusan politik luar negeri. Seperti salah satu contohnya adalah mengenai invasi timor timur oleh pihak militer yang dilakukan oleh Ali Moertopo dengan alasan kaburnya portugis dari wilayah Timor Timur sehingga kemudian timor timur kembali ke wilayah indonesia. (Suryadinata, 1998:57)

Soeharto sendiri secara bertahap juga menempatkan dirinya dalam perumusan politik luar negeri walaupun pada saat itu sudah ada Mochtar Kusumaatmadja sebagai Menteri luar negeri. Soeharto yang juga terlibat dalam perumusan dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri nampaknya sangat bergantung pada rekomendasi yang dibuat oleh para penasihatnya yang tak lain adalah orang-orang yang berlatar belakang dan berasal dari kelompok militer. Soeharto  juga melebarkan peran Angkatan Darat melalui kebijakan dwifungsi ABRI yang merupakan sebuah konsep dasar TNI dalam menjalankan peran sosial politik (Dephan RI, 2005). Peran Deplu dan DPR terutama komnas luar negeri pada saat itu menjadi sangat terbatas. Peranannya hanya terbatas pada untuk memberikan umpan balik dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah melalui lembaga dengar pendapat. Jadi jelas bahwa presiden soeharto telah menjadi figur utama dalam proses perumusan kebijakan politik luar negeri indonesia, setiap kebijakan penting membutuhkan persetujuannya, namun demikian semua keputusannya tidak terlepas dari saran-saran dan masukan para penasihatnya yang tak lain berasal dari kalangan militer. (Suryadinata, 1998:60)

Lantas apa tujuan dari politik luar negeri indonesia yang dijalankan oleh soeharto dengan kebijakan militernya yang otoriter serta fokus utamanya dalam ekonomi dan pembangunan? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Politik luar negeri bebas aktif masih menjadi kebijakan umum politik luar negeri Indonesia yang diambil oleh Soeharto selama memimpin Indonesia  selama 32 tahun sejak akhir dekade 1960-an hingga menjelang milenium atau akhir 1990-an.  OG Roeder dalam tulisannya “The Smiling General” yang dikeluarkan pada 1969 mengatakan Soeharto memandang pentingnya memperbaiki kondisi dalam negeri dibandingkan mengumandangkan penyelamatan umat  manusia dalam lingkup internasional, meski demikian disadari juga kebijakan luar negeri harus diperbaiki (http://beritasore.com).

Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an (http://syadiashare.com)

Jadi dapat kita lihat bahwa pada era Soeharto, politik luar negeri pada umumnya lebih banyak digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Di masa orde baru, diplomasi dilakukan untuk memperbaiki hubungan dengan negara-negara barat guna memperbaiki perekonomian negara. Tetapi politik luar negeri Indonesia di era orde baru juga mengutamakan  stabilitas keamanan internasional. Indonesia tergabung dalam ASEAN, PBB, dan GNB, dimana Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara lain untuk turut serta menjaga perdamaian internasional.

Sejarah memang pernah mencatat pada setiap era kepemimpinan presiden, selalu tercetak jejak rekam diplomasi Indonesia, bila Soekarno mendorong kebanggaan nasional melalui pola diplomasi dalam dan luar negeri berbasis politik, Soeharto mendorong Indonesia dikenal secara regional dan internasional melalui diplomasi bertahap dimulai dari regional terdekat berbasis stabilitas keamanan dan mengedepankan pertumbuhan ekonomi (http://beritasore.com)

Perubahan politik luar negeri yang terjadi secara mendasar antara masa pemerintahan Soekarno dan Soeharto menyebabkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Jika pada era orde lama Soekarno lebih menekankan politik luar negerinya demi kepentingan politik, berbeda dengan era orde baru dibawah kepemimpinan Soeharto yang berbasis pada keamanan dan perekonomian. Hal ini menyebabkan adanya pro dan kontra diantara beberapa kalangan masyarakat, karena adanya perubahan tersebut.

Dalam kenyataannya,  penerapan-penerapan yang dilakukan menyimpang dari konsep awal. Soeharto berhasil memimpin selama 32 tahun dan orang-orang militer membanjiri panggung politik. Banyak pejabat negara dan anggota administasi sipil yang memiliki latar belakang militer. Itu berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan, yang otomatis mendukung Presiden. Fokus utama presiden soeharto terhadap keamanan negara serta pertumbuhan ekonomi dimana telah menjadikan ia lengah sehingga orang-orang kepercayaannya yang sebagian besar berasal dari kalangan militer berpeluang melakukan korupsi secara besar-besaran hingga berujung pada krisis ekonomi serta lengsernya soeharto pada tahun 1999.  Namun apabila dilihat dari sisi eksternal, posisi Indonesia secara internasional semakin kuat meski demokrasi semakin melemah. Keberhasilan ekonomi yang dicapai pemerintah bisa menutupi buruknya tingkat demokrasi di Indonesia.

Referensi :

Dephan RI 2005, “Dwi fungsi ABRI bukanlah suatu yang perlu ditakuti, itu senjata pamungkas melawan perang modern”,[online] dalam http://www.dephan.go.id, diakses pada 24 Oktober 2010 pukul 9.20 WIB

Pudjiastuti, Tri Nuke, 2008. ”Politik Luar Negeri Indonesia Era Orde Baru”, dalam Ganewati Wuryandari (ed.), 2008. Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Pusaran Politik Domestik. Jakarta: P2P LIPI dan Pustaka Pelajar, hlm. 112-173.

Sinopsis Sejarah Indonesia. 2010. [online] dalam http://syadiashare.com/sinopsis-sejarah-indonesia.html (diakses tanggal 24 Oktober 2010)

Soeharto dan Kebijakan Luar Negeri RI. 2008. [online] dalam http://beritasore.com/2008/01/12/soeharto-dan-kebijakan-luar-negeri-ri/  (diakses tanggal 24 Oktober 2010)

Suryadinata, Leo, 1998. “Politik Luar Negeri Indonesia Selama Orde Baru: Munculnya Militer”, dalam Politik Luar Negeri Indonesia di Bawah Soeharto, [terj.], Jakarta, LP3ES, hlm. 43-62.

RSS Diposting oleh International Holic di 11.18