Rabu, 18 Januari 2012

Hubungan Indonesia dengan Australia


Suatu negara dalam menjalankan politik luar negerinya pasti menginginkan agar kepentingan nasional negaranya tersebut dapat tercapai dengan baik. Begitu pula dengan Indonesia. Indonesia yang memiliki prinsip bebas aktif dimana bebas, berarti tidak terikat oleh suatu ideologi atau oleh suatu politik negara asing atau oleh blok negara-negara tertentu, atau negara-negara adikuasa (super power) sedangkan aktif artinya dengan sumbangan realistis giat mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain dalam menjalankan politik luar negerinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, Indonesia menjalin hubungan kerjasama baik dalam wilayah regional maupun wilayah internasional.
Dinamika Hubungan RI dengan Australia
Awal mula hubungan Indonesia dan Australia terjadi karena Australia merupakan salah satu negara Barat yang simaptik terhadap perjuangan Indonesia yang ingin lepas dari belenggu penjajahan dan mencapai suatu kemerdekaan.  Dinamika hubungan Indonesia dengan Australia bersifat naik-turun kadang kala hubungan kedua negara ini membaik tapi tidak jarang juga bersitegang. Hubungan Australia dan Indonesia menjadi beku karena Indonesia dalam menjalankan politik luar negeri terkesan militan. Hubungan Indonesia dan Australia kembali membaik setelah kejatuhan rezim orde lama yang dipimpin Soekarno dan munculnya Soeharto, dan juga sebelum masalah Timor Timur menjadi isu utama antara Australia dan Indonesia. (115)
Ketegangan hubungan kedua negara ini dimulai pada tahun 1974, ketika itu Portugal mengalami “revolusi” yang menghasilkan keputusan untuk memberikan pemerintahan sendiri kepada koloninya yaitu Timor Timur. Proses dekolonisasi tersebut jauh dari lancar. Mengapa? Karena pemerintah Indonesia takut Timor Timur akan menjadi kuba di Asia Tenggara karena kemunculan Fretilin di Timor Timur yang berhaluan kiri yang mengancam stabilitas politik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melakukan intervensi terhadap Timor Timur dan memasukkan wilayah Timor Timur menjadi wilayah Indonesia. (116)
Pada tahun yang sama pula, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam mengunjungi Indonesia dan mengetahui kabar bahwa Timor Timur masuk ke wilayah kedaulatan Indonesia dan Australia juga tidak keberatan dan mendukung tindakan Indonesia tersebut. Namun, hubungan kedua negara tersebut menegang karena Australia menolak cara Indonesia yang melakukan kekerasan dalam menduduki wilayah Timor Timur. Faktor lain yang menyebabkan kedua negara tersebut menegang karena disinyalir wartawan Australia dibunuh oleh tentara Indonesia saat meliput invasi Indonesia ke Timor Timur. Namun demikian, Australia berupaya memperbaiki hubungan dengan Indonesia. (116)
Pada tahun 1976 setelah peristiwa integrasi Timor Timur, Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser, membuat sebuah pertanyaan yang membuat gusar Indonesia meskipun Australia menyatakan hal tersebut merupakan kesalahpahaman. Untuk memperbaiki hubungan kedua negara tersebut Fraser mengunjungi Indonesia dan memberikan pujian kepada Indonesia serta membuat pernyataan yang menyatakan bahwa Austalia mengakui integrasi Timor Timur ke dalam wilayah Indonesia secara de jure. Hubungan kedua negara tersebut kembali menegang di tahun 1977 ketika mantan konsul Australia di Timor Timur, James Dunn, memberikan kesaksian di depan Senat Amerika atas kekejaman Indonesia di Timor Timur dan pemerintah Indonesia melakukan protes akan hal tersebut. (117)
Pada tahun 1984, Indonesia kembali marah terhadap Australia atas kunjungan Perdana Menteri Fretilin ke Australia. Indonesia memandang pemberian visa kepada Jose Ramos Horta sebagai tindakan bermusuhan. Situasi juga semakin memburuk ketika Menlu Australia Bill Hayden, berkomentar dalam suatu wawancara akan terus mengkritik Indonesia selama kegiatan-kegiatan “pasukan kematian” (death squad) terus berlangsung di Timor Timur. Hal lain yang menyebabkan kedua negara tersebut bersitegang karena antagonisme Pemerintah Indonesia dan pers Australia yang terus mengkritik kebijakan politik luar negeri Indonesia di Timor Timur. (118)
Pada tahun 1986, seorang editor Sydney Morning Herald bernama Jenkins menulis sebuah artikel yang kembali membuat marah pemerintah Indonesia, yang berisi mengungkapkan jaringan usaha keluarga soeharto. Dampak dari peristiwa tersebut adalah seluruh wartawan Australia dilarang masuk ke wilayah Indonesia, turis Australia yang memasuki Indonesia tanpa visa akan dipulangkan tapi kewenangan tersebut dicabut oleh pemerintah Indonesia. (118)
Namun setelah Ali Alatas menjadi Menteri Luar Negeri, hubungan Indonesia dan Australia berubah menjadi berarti, salah satu sebabnya adalah hubungan pribadi yang baik antara Alatas dengan beberapa pemimpin Australia, terutama Menlu Gareth Evans. Para Menteri Australia mulai berkunjung lagi ke Indonesia yang kemudian dibalas dengan kunjungan Kepala Staf Angkatan Darat Indonesia ke Australia. Namun, pada bulan November 1991, peristiwa Timor Timur kembali muncul ketika pembantaian besar-besaran masyarakat Timor Timur oleh oknum-oknum Indonesia yang menyebabkan hubungan kedua negara bersitegang kembali. (120)
Perdana Menteri Australia yang baru, Paul Keating, berkeinginan memperbaiki hubungan Indonesia dan Australia yang ditandai dengan kunjungan beliau untuk menbicarakan pembentukan “suatu dasar yang kuat bagi kedua negara”. Sikap Keating tersebut membuahkan hasil dan Australia menandatangi perjanjian keamanan dengan Indonesia, dan sepakat bahwa kedua negara akan berkonsultasi secara teratur mengenai masalah keamanan bersama dan untuk mendorong kerjasama keamanan. (121)
Seberapa Strategis Posisi Australia Bagi Indonesia
Indonesia memandang Australia sebagai mitra strategis dalam menjalankan hubungan kerjasama. Indonesia juga memandang Australia sebagai mitra strategis yang memiliki kekuatan, tantangan dan komitmen baru kedua negara untuk bekerja lebih erat, baik pada tataran bilateral, regional maupun global. Kedua negara demokratis merupakan teman dekat dan memiliki sejarah panjang dalam menjalin hubungan kerjasama dan sebagai mitra dalam memajukan kesejahteraan, perdamaian dan keamanan di kawasan dan sekitarnya. Kerja sama antara Pemerintah Australia-Indonesia dan hubungan antara kedua bangsa telah semakin meningkat. Pemerintah kedua negara bekerja keras untuk membina saling pengertian antara bangsa Indonesia dan Australia. Sehubungan dengan hal tersebut, sedang dikembangkan hubungan yang lebih akrab dalam perniagaan, politik, pendidikan, kesenian, media dan komunikasi, olahraga dan profesi. www.dfat.gov.au
Di bidang pertahanan keamanan Australia dan Indonesia membuat Perjanjian Pertahanan Keamanan. Perjanjian tersebut dibuat karena kedua negara ingin memperkuat persahabatan yang ada di antara keduanya. Perjanjian itu juga mengakui pentingnya jaminan perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai cara untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi kedua negara. Kedua negara menyepakati bahwa para menteri negara akan secara tetap berkonsultasi mengenai masalah-masalah keamanan, mereka akan saling berkonsultasi jika terjadi tantangan yang sifatnya bermusuhan terhadap kepentingan keamanan bersama, dan mempertimbangkan tindakan individual atau tindakan bersama yang mungkin diambil, dan mereka akan bekerjasama dalam masalah-masalah keamanan. Serta baru-baru ini kedua negara menyambut baik kerjasama institusi terkait dalam mengimplementasikan komitmen dan mandat Traktat Lombok dan Rencana Aksinya, termasuk melalui penyelesaian negosiasi ”Pengaturan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Departemen Pertahanan Australia untuk Implementasi Traktat Lombok dan Rencana Aksi Kerjasama Pertahanan. www.austembjak.or.id
Di bidang ekonomi Indonesia dan Australia dengan gembira mengumumkan kesepakatan untuk memulai negosiasi Kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA). Dalam menanggulangi tantangan masalah penyelundupan manusia dan perdagangan orang yang kompleks, Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen untuk bekerjasama lebih erat dalam kerangka Bali Process, dan secara bilateral dalam kerangka Traktat Lombok, termasuk melalui Kerangka Kerja Implementasi Untuk Kerjasama Pemberantasan Penyelundupan Orang dan Perdagangan Manusia. Dalam semangat kerjasama, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama antar kepolisian dalam upaya untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan lintas negara, dan memperkuat upaya kontra-terorisme, pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas, khususnya dalam memberantas terorisme. www.austembjak.or.id
Indonesia dan Australia menegaskan kembali komitmen mereka terhadap Kemitraan Pembangunan Indonesia Australia senilai A$2,5 milyar untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Kedua pemimpin mengakui keberhasilan kemitraan ini, yang dapat dilihat dari kerjasama kedua negara untuk meningkatkan akses pendidikan dasar, meningkatkan kesehatan ibu dan anak di kawasan Indonesia timur, mengurangi HIV/AIDS, menyediakan air dan sanitasi untuk keluarga miskin dan memperkuat Program Nasional Pemberdayaan Mandiri (PNPM) Indonesia. www.austembjak.or.id

0 komentar:

Poskan Komentar